Minggu, 13 Januari 2013

Perbedaan Kewenangan "Plt" dan "Plh"

Hallooooo...


Oke..oke... 

first thing first.. kalo kalian baca tulisan ini terus lanjut baca komentarnya, maka akan ditemukan ke-tidaknyambung-an. 

Ya iya lah... lha wong tulisan ini sudah di-update biar tetap kekinian.

Well, tulisan saya yang saya buat dulu, menggunakan pakem dan aturan yang lama. Dan itu semua harus diubah setelah negara api menyerang lahir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Iyaaa...maaf..tulisan ini di-update-nya baru sekarang...

Nah, kenapa baru sekarang bar?? Soalnya baru sempet nulisnya sekarang. Itupun gara-gara banyak yang nanyain (lagi) tentang perbedaan Pelaksana Tugas (Plt.) dengan Pelaksana Harian (Plh.) Nah, sebagai salah satu lulusan terganteng dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang pas ngampus lebih sering nyanggong di rental PS daripada perpus, tergerak hati untuk meng-update tulisan sekaligus informasi yang ada.

Baca juga: Tips Mengurus Paspor

Pasca lahirnya UU Nomor 30 Tahun 2014, terjadi perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam dasar hukum penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, sebelum negara api menyerang, pelaksanaan penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian hanya berdasar pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  K.26-20/V.24-25/99 untuk pengaturan tentang Pelaksana Tugas dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 terkait penunjukan Pelaksana Harian.  

Meski surat ini tidak termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan, namun karena sifatnya yang universal dan secara praktik dibutuhkan, maka surat ini secara tidak langsung diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan. Sayangnya surat tersebut mempunyai banyak kekurangan. Beberapa kelemahan dari surat ini adalah tidak spesifiknya jenis kewenangan yang menjadi dasar penunjukan pelaksana tugas atau pelaksanan harian dan sifatnya yang hanya terbatas di lingkup urusan kepegawaian.

Pasca lahirnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "jenis kelamin" Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian ini semakin jelas.

Wait..wait...sebelum lanjut, kawan-kawan sudah paham arti Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian belum?? Apa?? belum?? oke..oke..saya jelaskan dulu konsep Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian.

Pelaksana Tugas adalah Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Berhalangan tetap disini dapat diartikan bahwa jabatan tersebut kosong. Biasanya Pelaksana Tugas ini dilaksanakan jika jabatan yang dimaksud lowong atau belum diisi oleh pejabat yang definitif.

Sedangkan Pelaksana Harian adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan  tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Berhalangan sementara disini biasanya karena pejabat definitifnya izin, cuti, atau melaksanakan tugas di luar kantor dalam waktu tertentu. Oh ya..sampai sekarang belum ada aturan spesifik yang mengatur mengenai jumlah hari minimal agar suatu jabatan yang kosong bisa ditunjuk Pelaksana Harian. Namun secara tematik, pengaturannya sudah ada. Meski lagi-lagi melalui medium surat edaran. 

Menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 (suratnya silahkan di-googling yach..), Dalam konteks kepegawaian, penunjukan Pelaksana Harian dapat dilaksanakan apabila pejabat definitif berhalangan untuk melaksanakan tugasnya selama 7 hari kerja berturut-turut. Tapii..seperti yang sudah dijelaskan diatas, karena jenisnya hanya surat edaran yang notabene dan bukan peraturan perundang-undangan, tentu keberlakuan surat edaran ini tidak mengikat ke pemangku kepentingan. Jadi semua kembali ke kebijakan masing-masing atasan langsung jabatan yang lowong tersebut.

Nah..sekarang sudah paham kan beda Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian?? Jika belum paham coba tulisan di atas dibaca lagi secara jauh secara perlahan dan jauuuhh lebih dalam dari sebelumnya.

Tadi kita sudah ngeh dengan perbedaannya. Tentu gak lengkap kalo kita gak ngerti juga persamaannya. Jadiii..persamaan antara Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian adalah:
  1. Dasar kewenangan penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian adalah Mandat. Sudah tau Mandat kan?? Oke..oke... Mandat adalah suatu bentuk pelimpahan kewenangan dari suatu lembaga atau pejabat yang lebih tinggi kepada lembaga atau pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan gugat tetap berada pada pemberi mandat. Pengertian ini bisa dilihat di Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 14 (8) UU Nomor 30 Tahun 2014. Kira-kira contohnya kayak gini. Kepala Biro X menunjuk Kepala Sub Bagian Y untuk menjadi Pelaksana Harian atau  Pelaksana Tugas jabatan Kepala Bagian Z. Nah..segala perbuatan Kepala Sub Bagian Y pada saat menjadi Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Kepala Bagian Z menjadi Tanggung jawab Kepala Biro X.
  2. Penunjukan dilaksanakan oleh Pejabat yang menjadi atasan jabatan yang lowong tersebut (Pasal 34 (2) UU Nomor 30 Tahun 2014).
  3. Dapat mengambil kebijakan atau menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tugas jabatan yang di-pelaksana harian-kan atau di-pelaksana tugas-kan (Pasal 34 (3) UU Nomor 30 Tahun 2014) kecuali hal-hal yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran (Pasal 14 (7) dan penjelasannya UU Nomor 30 Tahun 2014).
  4. Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian tidak perlu dilantik dan tidak diberi tunjangan jabatan yang di-pelaksana tugas atau di-pelaksana harian.
  5. Merujuk (rumah sakit kaleee..pake rujukan..) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016, khusus untuk penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di dunia Aparatur Sipil Negara, pejabat atau pegawai yang dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian adalah pejabat atau pegawai yang berposisi di bawah atau sejajar dengan jabatan yang di-pelaksana tugas-kan atau di-pelaksana harian-kan. Misal: Jabatan Kepala Bagian X lowong. Maka yang dapat menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian adalah Kepala Bagian lainnya yang sejajar atau Kepala Sub Bagian Y atau Pegawai yang dibawah posisi Kepala Bagian X.
  6. Udah itu aja.
Nah, udah jelas kan persamaan antara Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Satu hal yang paling penting dan tidak boleh ditinggalkan saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian adalah dalam melaksanakan kegiatan rutin atau menetapkan sesuatu yang tidak bersifat strategis, maka seluruh tindakan ataupun keputusannya harus  merepresentasikan adanya pelaksanaan mandat. Biasanya sih make istilah "atas nama (a.n)" atau"menjalankan mandat (m.m), atau "melaksanakan tugas (m.t)". Contohnya jika Kepala Bagian AKU lowong, maka Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Bagian AKU harus menyebutkan a.n Kepala Bagian AKU, atau m.m Kepala Bagian AKU.

Hampir lupa, swasta juga bisa lho make skema kayak gini. Tinggal disesuaikan dengan khasanah budaya organisasi masing-masing aja..
 
Yah..kira-kira begitulah sedikit cerita tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Semoga bermanfaat buat hadirin dan hadirot khususon kawan-kawan semua. Kalo mau diskusi, tulis di kolom komentar yaaa...

See yaa di tulisan selanjutnya yaa...



Cheers,

73 komentar:

  1. permisi mas....mao nulis komen (^.^)V

    BalasHapus
    Balasan
    1. Permisi mbak..mau balas komen..terima kasih dah mampir yaa...

      Hapus
  2. Yeeee guweh tulis Comment,,,biar seneng dah..hahaha

    BalasHapus
  3. Thanks tulisannya..tapi ngak dikasih contoh yah :)

    BalasHapus
  4. Thanks informasinya.....send dong contohnya penulisan surat PLH

    BalasHapus
    Balasan
    1. penulisan surat plh yang kayak gmn ya mbak??

      Hapus
  5. Thanks tulisannya..tapi ngak dikasih contoh yah :)

    BalasHapus
  6. Boleh...., boleh....,

    Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas dan Surat Keputusan Kepala BKN Nomor: K.26-3/V.5-10/99 perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian . . . sekalian di share kang. buat nambah-nambah materi ujian honorer kategori 2. hehehe"

    BalasHapus
    Balasan
    1. di google ada kok bang..ato di website BKNnya..

      Hapus
  7. terimakasih info nya kang...
    mau nanya donk,,,

    berapa maksimal masa jabatan untuk PEjabat pelaksana tugas, karna pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas tdk ada tercantum
    ada kah peraturan lain yg mengatur itu kang...
    mohon bantuannya ya kang ^_^

    BalasHapus
    Balasan
    1. Gak ada masanya mas/mbak..selama belum ada pejabat yang definitif atau surat perintah terbaru mengenai penunjukan plt yang baru, maka pejabat pelaksana tugas tersebut masih eksis..

      Hapus
  8. Mas Akbar...terimalah komen dari saya ini sebagai bentuk apresiasi saya atas tulisan Mas Akbar yang okeh... :-)
    Thanks

    BalasHapus
  9. penetapan surat keputusan yang dimaksud SK seperti apa...boleh tidak menetapkan SK yang berdampak pada pengeluaran anggaran...thank's you..

    BalasHapus
    Balasan
    1. pada dasarnya plt. atau plh. tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis termasuk pengeluaran anggaran. Jika ada hal-hal yang sifatnya strategis, maka seharusnya keputusan diambil oleh atasan langsung posisi yang lowong tersebut.

      Hapus
  10. Komen deh...biar akang senang.

    BalasHapus
  11. Maaf sebelumnya, Sebagaimana kami telah menelaah lebih semoga isi dari Surat Kepala Badan Kepegaiwaian Negara No: K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Dan SK BPN No:K.26-3/V.5-10/99 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian, semuanya berorientasi atau tertujuh pada pemberian kewenangan pejabat pengganti sementara yang ditunjuk tampa melepas jabatan atau tugas jabatan pejabat definitif yang berhalangan karena suatu hal dan lain hal seperti tugas belajar, kunjungan kerja,cuti, lagi sakit, naik haji dan umroh dll dan pejabat DEFINITIF otomatis menjabatnya kembali. Bagi kami ini kasus yang sangat berbeda baik tempat,waktu dan situasi kondisi kasusnya. Pengangkatan jabatan apabila pajabat itu dalam hal ini meninggal dunia atau berpekara masalah hukum dan dijatuhi vonis otomatis kewenangannya pada jabatannya dicabut atau diberhentikan maka pejabat yang diangkat untuk menggantikan posisi itu bukan lagi menjabat sebagai PELAKSANA TUGAS sementara melainkan PEJABAT SEMENTARA karena pejabat DEFINITIF tidak mungin kembali pada posisi sebelumnya...ini yang membuat kami menjadi pertanyaan agar Pihak berwenang dalam hal ini BKDD setempat memberikan solusi jalan keluar tentang penerbitan atau pengeluaran SK tenaga honorer K2 yang diterbitkan oleh Pejabat sementara (PJS) yang dianggap tidak SAH dan bisa menganulir kelulusan dalam verifikasi dan validasi faktual seorang Tenaga Honorer K2 yang sudah mengabdi sekian tahun agar mereka merubah nasibnya. Dengan ganjalan dan masalah yang mereka terima semacam akan membuyarkan impian dan masa depan mereka...wassalam

    BalasHapus
    Balasan
    1. mantappp... menurut saya pribadi ya..sebenarnya Plt, Plh, atau Pjs, atau apapun istilahnya adalah "pejabat sementara" yang notabene tidak memiliki kewenangan tertentu termasuk menandatangani dokumen2 penting, termasuk sk, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan..

      Idealnya memang baik plt atau plh tidak membuat suatu kebijakan yang menimbulkan akibat hukum karena ya..mereka hanya sementara dan bukan pejabat definitif. Saya pribadi agak kesulitan untuk menemukan dasar hukum pengaturan mengenai pejabat sementara kecuali PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kepala Desa. Itupun sang Penjabat Kepala Desa hanya bertugas menyiapkan pilkades yang baru.

      Melihat hal itu, menjadi sangat wajar jika BKDD "ragu" terkait keabsahan sk yang dikeluarkan oleh seorang Pjs karena dianggap bukan pejabat definitif sehingga dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani sebuah sk.

      cheers..

      Hapus
  12. Mantep neh mas akbar.. Trims buat pencerahannya.. kebetulan di instansi saya ada pejabat yang sudah pensiun dan diangkat pltnya.. yg jadi pertanyaan.. apakah plt boleh menandatangani laporan? kalo boleh.. laporan seperti apa yh mas?
    makasih loh cup cup muah muah...
    btw.. laris manis neh cardingannya... :*

    BalasHapus
    Balasan
    1. huahahaha....intinya adalah jangan sampai plt membuat suatu kebijakan yang menimbulkan akibat hukum. laporan apa dulu nih..kalo laporan ketika beliau melakukan perjalanan dinasi sih gpp...

      ada yang mau beli cardigannya??uhuk.

      Hapus
  13. allhamdulillah bermanfaat banget ni blognya bagi ane, semoga bermanfaat juga tuk yang laen N bertambah pahala sama ilmunya si mas akbar biar bisa share lebih banyak lagi...

    makasih banyak mas akbar.... :)

    BalasHapus
    Balasan
    1. iya nih...lama gak nulis lagi huhu....doakan saya bisa nyempetin waktu buat nulis lagi...aminn

      Hapus
  14. Kebetulan ane pnya sodare yg di pndh tgskan dgn merangkap jbtn plt kasi tp seblm ny ane bertnya2 plt itu apa ya tp stlh baca postingan ini hehe skrg ane jd tau so thank mas bro

    BalasHapus
  15. kalau ada pejabat ybs Cuti besar melakukan ibadah haji, apakah status pejabat pengganti plt atau plh ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. sebaiknya plh mas..karena pejabatnya masih menjabat..meski non aktif..

      Hapus
  16. Mas Akbar, dasar hukum mengapa Plt. tidak boleh TTD kebijakan major tidak ada dalam tulisan ini ah. Di Permenpan Nomor 80 Tahun 2012 juga tidak ada ya..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Dasar hukumnya ada di Surat Edaran tersebut mas..monggo didownload mas..yaa..meski surat edaran tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan sih..hehe..
      Kalo dilihat dari sisi tanggung jawab, Plt tidak bertanggung jawab atas kebijakan yang dia ambil mas...jadi yaa,...imagine apa yang bakal terjadi..ah..andai saja plt presiden negara api tidak memutuskan untuk menyerang....mungkin aang tidak pernah lahir. Jadi terima kasih klinik Tong Kong...

      Hapus
  17. mas akbar, bagaimana kalau kekosongan jabatan yang terjadi karena belum ada pelantikan pejabat baru (butuh proses untuk pengisiannya), bukan karena tidak ada calon yang memenuhi syarat ataupun bukan karena pejabat definitif berhalangan, pakai Plt adau Plh?

    BalasHapus
    Balasan
    1. tambahan mas, bagaimana jika kalau pejabat berhalangan tapi kurang dari 7 (tujuh) hari?

      Hapus
    2. aku balas sekalian disini ya..
      1. Kalo kekosongan jabatan karena pejabatnya belum ada maka harusnya make Plt mas..
      2. Ada 2 opsi mas..kalo menurut surat edaran sih ya tidak ada penunjukan plh..ini ny the law yaa..namun di beberapa praktek di lapangan, dibawah 7 hari dapat dilakukan penunjukan plh..jadi monggo dipilih...hehehe

      Hapus
  18. mas akbar, kenapa sih harus dibedain Plt dan Plh kl kewenangan masing2 sama, cm beda sebab diangkatnya aja.... atau ada pertimbangan lain?

    BalasHapus
    Balasan
    1. hehehe...tanyanya ke menpan yaa...di beberapa tempat ada istilah pjs. alias pejabat sementara juga lho...makin banyak kan istilahnya...

      Hapus
  19. mas akbar, Plt/Plh itu gak bisa tanda tangan keputusan di bidang kepegawaian aja kan? soalnya pada saat tertentu kita menunjuk Plt/Plh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang mengharuskan ybs menandatangani keputusan yang bersifat mengikat.

    BalasHapus
    Balasan
    1. secara legal sih plh/plt tidak bisa tanda tangan semua dokumen yang berkekuatan hukum...ini karena ybs tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas dokumen hukum yang dia tanda tangan mas/mbak...tapi ya..banyak praktek plh/plt tanda tangan beberapa dokumen berkekuatan hukum.. paling aman yang tanda tangan adalah atasannya dari jabatan yang di plt atau di plh kan..lebih save..

      Hapus
  20. wah ini saya plh dah . 8 bulan.hehehe

    BalasHapus
    Balasan
    1. yang sabar ya mas/mbak..hehehe...pejabat lillahi ta'ala

      Hapus
  21. Dalam fakta di lapangan antara plt, plh, Pj, Pjs, Ymt, tidak jelas TUPOKSI nya, termasuk batas2 kewenangannya, bahkan terkesan sangat berlebihan. Seharusnya ada batas2an yg jelas, Misal : ada seorang pekerja yg sdh pensiun, tp dipekerjakan lagi. Dalam hal ini statusnya tidak jelas, namun dalam kenyataannya terkesan tidak ada bedanya ketika ybs belum pensiun.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sebenarnya secara kasat mata (emang setan..), batasannya jelas kok. Selama doi bukan pejabat definitif, ya jangan buat kebijakan atau ngambil keputusan yang menimbulkan akibat hukum..nah, mengenai PTT (pensiunan tetap kerja) yang bapak ceritakan, perlu diketahui dulu bagaimana kasus posisinya termasuk juga status kepegawaiannya. Kalo hanya honorer dan sifat pekerjaannya hanya administratif, saya pikir masih wajar..tapi kalo sudah level kebijakan, nah ini perlu dilihat dulu posisi beliau dalam organisasi tsb sebagai apa..

      Hapus
  22. terkait kewenangan PLT yang tidak boleh membuat keputusan/kebijakan yang strategis, dimana diatur dalam UU? tolong di share.

    BalasHapus
    Balasan
    1. tidak ada pengaturan di dalam undang-undang mas/mbak..tapi..di surat edaran tersebut secara tersirat dijelaskan kok. But it is make sense kok..apa jadinya jika keputusan strategis ditetapkan oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab tersebut...

      Hapus
    2. Coba di UU Adminstrasi Pemerintahan

      Hapus
    3. Noted...thank you sob masukannya...ternyata sudah keluar UU Nomor 30 Tahun 2014...

      Hapus
  23. Bisakah SK pengangkatan yg di ttd PLH itu dijadikan Sah dimata peraturan yg ada ? Caranya seperti apa ? Soalnya, masa gara2 SK ttd PLH sy gugur jadi CPNS. Padahal sy udah tes dan dinyatakan lulus. Adakah solusinya kang akbar ? Trmks.

    BalasHapus
    Balasan
    1. wah...ini kalo ngomong jujur jangan disantet ya bang..
      secara hukum yang saya pahami, tindakan plh untuk ttd sk cpns itu jelas melebihi kewenangannya sebagai seorang pelaksana harian....Seharusnya yang ttd adalah atasan langsung dari pejabat tersebut karena menyangkut tanggung jawab jabatan.. jadi yaa..harapan saya mudah-mudahan tidak ada masalah di kemudian hari terkait sk cpns tersebut...

      Hapus
    2. Kl plt menandatangani petikan/salinan sk bisa gk ya kang? Setelah sk nya ditandatangani oleh pejabat definitif

      Hapus
  24. setelah sekian lam dibulan ke-10..yg dilantik orang lain lol..

    BalasHapus
    Balasan
    1. disitu kadang saya merasa sedih ...

      Hapus
  25. Diriku Plt abadi ni kayanya...sabaarrr

    BalasHapus
    Balasan
    1. nggak ada yang abadi mas... *pukpuk

      Hapus
  26. untuk masa jabatan plt itu ada gak ya diatur dalam pp?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Belum ada peraturan pemerintah yang mengatur masalah baik Plh. maupun Plt. mbak.. Dan kalo memang seharusnya diatur, idealnya masa jabatan Plt itu sampai jabatan yang di-plt-kan sudah terisi secara definitif. Jadi gak make range waktu. Ini untuk menghindari ada kekosongan dalam jabatan karena masa jabatan Plt habis namun jabatan masih belum terisi.

      Semoga bisa membantu.

      hehehe..

      Semoga bisa membantu..

      Hapus
  27. Mas akbar, kl plt itu bisa gak ya tandatangan petikan/salinan keputusan yang sudah ditandatangani oleh atasannya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hampir tepat 1 tahun yang lalu pertanyaannya dan baru kebaca dan dijawab sekarang... hina nian awak ini..

      Bisa mas..

      #masaharusnunggusetahunbuatjawabsesingkatini

      Hapus
  28. mas, apakah seorang CPNS bisa menjabat sebagai Plt?

    BalasHapus
    Balasan
    1. maaaaaff banget baru balas...
      di dalam surat edaran Menpan RB disebutnya PNS.. Jadi apakah CPNS bisa menjabat sebagai plt?

      Jawabannya adalah dimungkinkan tapi sebaiknya tidak dilakukan. Idealnya ditunjuknya Plt adalah agar pelaksanaan tugas dari jabatan yang di"plt"kan tidak terhambat.

      Dengan kewenangan seperti itu, sangat disarankan plt merupakan PNS definitif karena lebih berpengalaman secara birokrasi dan aman dalam konteks pertanggungjawaban atas segala tindakan yang diambil selama seseorang menjabat sebagai Plt.

      Semoga jawaban saya masih bermanfaat yaa...


      Cheers..

      Hapus
  29. bagaimana klu dgn plt kpl desa yg mengluarkan sk pemberhentian dan pngngkatan staf serta menglola dana Add, mhon pnjlasanx bos..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pasca keluarnya UU Nomor 30 Tahun 2014, konsepsi Plh dan Plt kini berubah. Penunjukan Plt dan Plh kini berupa mandat.

      Artinyaaa....Plt dan Plh kini, berdasarkan mandat yang diterima, doi bisa sampai menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan berdasarkan tugas dari jabatan yang di plt atau plh tersebut.. (Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014)

      Jadi jawabannya...bisaaa..dan "enak"nya jadi plt dan plh adalah tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap keputusan yang diambil Plt atau Plh adalah si pemberi mandat...artinyaa (lagi) kalo misalnya keputusan yang diambil Plt atau Plh menimbulkan permasalahan hukum, maka yang kena adalah....PEMBERI MANDAT...

      Oleh sebab itu, wahai para pemberi mandat...hati-hati saat memilih Plh dan Plt yaa...

      Hapus
  30. tlog pnjlasanx mas, bgaimna klu dgn Plt kpl Desa yg mengluarkan Sk pmberhentian dan pngngkatan staf Desa dan pengelolaan dana Add ?

    BalasHapus
  31. Balasan
    1. Monggo...yang punya lapak baru terima report "numpangnya" tanggal 22 Maret hehehe...

      Hapus
  32. Bagaimana Mas dengan UU No 30 Tahun 2014, disitu ada ngatur Plt & Plh. Perlu pencerahan lebih lanjut nih

    BalasHapus
    Balasan
    1. UU Nomor 30 Tahun 2014 memperkuat posisi Plt dan Plh..kalo dulu belum ada peraturan tertulis yang mengatur hal ini (bahkan Menpan RB hanya mengatur via SURAT), maka dengan adanya UU ini, Para Plt dan Plh tidak perlu galau lagi saat menjalan tugas sebagai Plt atau Plh. Dasar pemberian kewenangannya adalah mandat dan doski juga bisa ngambil keputusan jika diperlukan..

      Semoga jawaban saya ini masih bermanfaat ya mas...hehehe

      Hapus
  33. Mas, mnrt jenengan seorang plt kepala dinas mengeluarkan surat pencabutan izin praktek bidan sah atau ndk ? Tks

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bisa mas.. yang tanggung jawab terhadap keputusan tersebut adalah pejabat yang ngasih jabatan kepada pejabat untuk menjabat sebagai Plt pejabat kepala dinas tersebut... #pejabatception

      Hapus
  34. Bang, Plh boleh menerbitkan Surat Perintah Tugas apa gak? Trims sebelumnya..

    BalasHapus
  35. Bang, Plh boleh menerbitkan Surat Perintah Tugas apa gak? Trims sebelumnya..

    BalasHapus