Minggu, 13 Januari 2013

Perbedaan Kewenangan "Plt" dan "Plh"

Ketemu lagi..gimana kabarnya??
Ni kok tulisan-tulisan pada sepi komennya. komen kek. Biar semangat nulisnya..komen apa aja gitu..."akbar ganteng banget.." ato "tulisannya keren banget.." atau apalah...yang penting harus positif...hehehe...

Bai de we..beberapa hari ini, ntah kenapa, begitu banyak orang yang banyak bertanya kepada saya tentang perbedaan Pelaksana Tugas (Plt) dengan Pelaksana Harian (Plh). Sebagai salah satu mantan mahasiswa hukum yang lumayan lama nyanggong di perpustakaan kampus (bukan juru parkir) dan sering berdebat mengenai bagaimana cara pup yang paling keren, rasanya hati ini terpanggil untuk membantu rekan-rekan yang sedang gundah-gulana berpikir apa bedanya plt dan plh.

Nah, sekarang apa bedanya plt dan plh??

PELAKSANA TUGAS
Dalam birokrasi pemerintahan, pelaksana tugas (Plt) baru dapat digunakan dalam suatu jabatan apabila di dalam organisasi pemerintah tersebut tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan itu. Untuk memudahkan memahami kondisi ini, marilah kemari hei..hei...hei kawan... ups.. maaf..maksud saya mari kita lihat contih di bawah ini.
Contoh sederhananya : 
Instansi x membutuhkan Kepala Bagian Umum. Persyaratan untuk menjadi Kepala Bagian Umum adalah PNS dengan golongan IIId. Nah, rupanya PNS yang terdapat di dalam instansi tersebut tidak ada yang golongannya IIId. Di kasus ini, penunjukan Plt dapat dilakukan.

Tentu saja contoh di atas adalah contoh yang sederhana sekali. Persyaratan untuk menduduki suatu jabatan pun tidak hanya berdasar golongan. Banyak persyaratan yang lain. Kita dapat melihat persyaratan lainnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. 

Plt. Menpora Pra Penunjukan Roy Sukro

Menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawain Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas, Pelaksana Tugas diangkat dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan, melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk
  2. Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.
  3. Pelaksana Tugas tidak mendapat tunjangan struktural jabatan yang Plt-kan. Ini mengapa banyak teman yang bilang Plt = Pejabat Lillahita'ala.
  4. PNS atau pejabat yang menjadi Pelaksana Tugas tidak bebas dari jabatan definitifnya. Akibatnya tunjangan jabatan yang diberikan adalah tunjangan sesuai jabatan definitifnya.
  5. PNS atau pejabat yang menduduki jabatan  struktural hanya dapat diangkat sebagai  Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan kerjanya.
  6. Khusus untuk PNS yang tidak menduduki jabatan struktural, dia hanya dapat menjadi Plt dalam jabatan struktural Eselon IV.
Nah, sekarang apa sih kewenangan Plt?
Karena sifatnya yang hanya sebagai sementara, otomatis Plt tidak memiliki kewenangan yang sama layaknya pejabat definitif. Plt atau Pelaksana Tugas tidak berwenang untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya. Solusinya adalah pengambilan segala bentuk keputusan terkait jabatan yang di Plt-kan terutama dalam hal-hal tertentu yang bersifat strategis diserahkan kepada Atasan langsungnya atau bawahan langsungnya. Tentu saja ini dilakukan sesuai dengan kewenangan atasan atau bawahan yang dimaksud. 


PELAKSANA HARIAN
Berbeda dengan Plt, Penunjukan Pelaksana Harian atau Plh baru bisa dilakukan apabila pejabat yang mengisi jabatan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 hari kerja.  Kondisi yang biasanya terjadi agar dapat dilakuakn penunjukan Plh adalah pejabat yang bersangkutan dirawat di rumah sakit, kunjungan dinas, cuti, naik haji, dll. 
Plh, ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut ;
  1. Bila yang berhalangan adalah Pimpinan Instansi, maka Pimpinan Instansi tersebut menunjuk pejabat yang kedudukannya setingkat lebih rendah di lingkungannya (lingkungan kerja yaa..bukan lingkungan rumah..)
  2. Bila yang berhalangan adalah Pejabat Eselon I, Pimpinan Instansi yang akan menunjuk seorang pejabat eselon I lainnya. Atau dimungkinkan juga menunjuk seorang pejabat eselon II di lingkungan pejabat yang berhalangan.
  3. Bila yang berhalangan adalah Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon I yang membawahi pejabat eselon II tersebut akan menunjuk seorang pejabat eselon II lain di lingkungannya. Atau dimungkinkan untuk menunjuk pejabat eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut.
  4. Bila yang berhalangan adalah Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon II yang membawahi pejabat eselon III tersebut akan menunjuk seorang pejabat eselon III lain di lingkungannya. Atau dimungkinkan untuk menunjuk pejabat eselon IV di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut.
  5. Bila yang berhalangan adalah Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon III yang membawahi pejabat eselon IV tersebut akan menunjuk seorang pejabat eselon IV lain di lingkungannya. Atau dimungkinkan untuk menunjuk seorang staf di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut.
Menpora menunjuk orang disampingnya sebagai Plh Menpora


Tata cara penunjukan Plh pun sama persis dengan penunjukan Plt. Di dalam Surat Keputusan Kepala BKN Nomor: K.26-3/V.5-10/99 perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian, dijelaskan bahwa Plh ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Plh ditunjuk dengan  menggunakan surat perintah. Perbedaan dengan Plt adalah dialah surat perintah tersebut harus memuat tugas-tugas yang dilakukan selama pejabat definitf berhalangan.
  • Penunjukan Plh tidak membuat PNS atau pejabat yang ditunjuk bebas dari jabatan definitifnya. Artinya PNS atau pejabat tersebut wajib tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang melekat padanya sebelum ditunjuk sebagai Plh.
  • Plh tidak dapat tunjangan jabatan struktural jabatan yang di Plh-kan.
Karena sifatnya yang sementara, tentu saja Plh juga tidak berwenang untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya. Solusinya...yaa..sebelas dua belas ma Plt lah..Namun solusi tambahan lainnya adalah keputusan yang akan dibuat menunggu pejabat definitif tersebut aktif bekerja.

Nah, sekarang kita semua paham perbedaan Plt dan Plh. Yang patut digarisbawahi disini adalah filosofi adanya dua istilah ini adalah jangan sampai lowongnya posisi dalam suatu keorganisasian membuat roda suatu organisasi tidak berjalan. 

Pertanyaan terakhir adalah bagaimana dengan organisasi selain pemerintah seperti perusahaan swasta, organisasi atau sejenisnya?

Pada dasarnya  penunjukan Plt dan Plh ini juga dapat dilakukan oleh badan hukum atau institusi lain selain pemerintah. Mengenai mekanisme penunjukannya, biasanya diatur tersendiri secara internal. Bisa melalui penunjukan langsung secara informal melalui lisan (biasanya untuk organisasi yang lingkupnya kecil dan sederhana) atau penunjukan secara formal melalui surat tertulis (biasanya untuk organisasi yang lebih kompleks).
 
Well..semoga tulisan ini berguna buat rekan-rekan semua dan harapan saya terhadap tulisan ini adalah semoga saya tidak tergolong orang-orang yang Plt(u) alias nempel metu.

Amin.






27 komentar:

  1. permisi mas....mao nulis komen (^.^)V

    BalasHapus
    Balasan
    1. Permisi mbak..mau balas komen..terima kasih dah mampir yaa...

      Hapus
  2. Yeeee guweh tulis Comment,,,biar seneng dah..hahaha

    BalasHapus
  3. Thanks tulisannya..tapi ngak dikasih contoh yah :)

    BalasHapus
  4. Thanks informasinya.....send dong contohnya penulisan surat PLH

    BalasHapus
    Balasan
    1. penulisan surat plh yang kayak gmn ya mbak??

      Hapus
  5. Thanks tulisannya..tapi ngak dikasih contoh yah :)

    BalasHapus
  6. Boleh...., boleh....,

    Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas dan Surat Keputusan Kepala BKN Nomor: K.26-3/V.5-10/99 perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian . . . sekalian di share kang. buat nambah-nambah materi ujian honorer kategori 2. hehehe"

    BalasHapus
    Balasan
    1. di google ada kok bang..ato di website BKNnya..

      Hapus
  7. terimakasih info nya kang...
    mau nanya donk,,,

    berapa maksimal masa jabatan untuk PEjabat pelaksana tugas, karna pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas tdk ada tercantum
    ada kah peraturan lain yg mengatur itu kang...
    mohon bantuannya ya kang ^_^

    BalasHapus
    Balasan
    1. Gak ada masanya mas/mbak..selama belum ada pejabat yang definitif atau surat perintah terbaru mengenai penunjukan plt yang baru, maka pejabat pelaksana tugas tersebut masih eksis..

      Hapus
  8. Mas Akbar...terimalah komen dari saya ini sebagai bentuk apresiasi saya atas tulisan Mas Akbar yang okeh... :-)
    Thanks

    BalasHapus
  9. penetapan surat keputusan yang dimaksud SK seperti apa...boleh tidak menetapkan SK yang berdampak pada pengeluaran anggaran...thank's you..

    BalasHapus
    Balasan
    1. pada dasarnya plt. atau plh. tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis termasuk pengeluaran anggaran. Jika ada hal-hal yang sifatnya strategis, maka seharusnya keputusan diambil oleh atasan langsung posisi yang lowong tersebut.

      Hapus
  10. Komen deh...biar akang senang.

    BalasHapus
  11. Maaf sebelumnya, Sebagaimana kami telah menelaah lebih semoga isi dari Surat Kepala Badan Kepegaiwaian Negara No: K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Dan SK BPN No:K.26-3/V.5-10/99 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian, semuanya berorientasi atau tertujuh pada pemberian kewenangan pejabat pengganti sementara yang ditunjuk tampa melepas jabatan atau tugas jabatan pejabat definitif yang berhalangan karena suatu hal dan lain hal seperti tugas belajar, kunjungan kerja,cuti, lagi sakit, naik haji dan umroh dll dan pejabat DEFINITIF otomatis menjabatnya kembali. Bagi kami ini kasus yang sangat berbeda baik tempat,waktu dan situasi kondisi kasusnya. Pengangkatan jabatan apabila pajabat itu dalam hal ini meninggal dunia atau berpekara masalah hukum dan dijatuhi vonis otomatis kewenangannya pada jabatannya dicabut atau diberhentikan maka pejabat yang diangkat untuk menggantikan posisi itu bukan lagi menjabat sebagai PELAKSANA TUGAS sementara melainkan PEJABAT SEMENTARA karena pejabat DEFINITIF tidak mungin kembali pada posisi sebelumnya...ini yang membuat kami menjadi pertanyaan agar Pihak berwenang dalam hal ini BKDD setempat memberikan solusi jalan keluar tentang penerbitan atau pengeluaran SK tenaga honorer K2 yang diterbitkan oleh Pejabat sementara (PJS) yang dianggap tidak SAH dan bisa menganulir kelulusan dalam verifikasi dan validasi faktual seorang Tenaga Honorer K2 yang sudah mengabdi sekian tahun agar mereka merubah nasibnya. Dengan ganjalan dan masalah yang mereka terima semacam akan membuyarkan impian dan masa depan mereka...wassalam

    BalasHapus
    Balasan
    1. mantappp... menurut saya pribadi ya..sebenarnya Plt, Plh, atau Pjs, atau apapun istilahnya adalah "pejabat sementara" yang notabene tidak memiliki kewenangan tertentu termasuk menandatangani dokumen2 penting, termasuk sk, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan..

      Idealnya memang baik plt atau plh tidak membuat suatu kebijakan yang menimbulkan akibat hukum karena ya..mereka hanya sementara dan bukan pejabat definitif. Saya pribadi agak kesulitan untuk menemukan dasar hukum pengaturan mengenai pejabat sementara kecuali PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kepala Desa. Itupun sang Penjabat Kepala Desa hanya bertugas menyiapkan pilkades yang baru.

      Melihat hal itu, menjadi sangat wajar jika BKDD "ragu" terkait keabsahan sk yang dikeluarkan oleh seorang Pjs karena dianggap bukan pejabat definitif sehingga dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani sebuah sk.

      cheers..

      Hapus
  12. Mantep neh mas akbar.. Trims buat pencerahannya.. kebetulan di instansi saya ada pejabat yang sudah pensiun dan diangkat pltnya.. yg jadi pertanyaan.. apakah plt boleh menandatangani laporan? kalo boleh.. laporan seperti apa yh mas?
    makasih loh cup cup muah muah...
    btw.. laris manis neh cardingannya... :*

    BalasHapus
    Balasan
    1. huahahaha....intinya adalah jangan sampai plt membuat suatu kebijakan yang menimbulkan akibat hukum. laporan apa dulu nih..kalo laporan ketika beliau melakukan perjalanan dinasi sih gpp...

      ada yang mau beli cardigannya??uhuk.

      Hapus
  13. allhamdulillah bermanfaat banget ni blognya bagi ane, semoga bermanfaat juga tuk yang laen N bertambah pahala sama ilmunya si mas akbar biar bisa share lebih banyak lagi...

    makasih banyak mas akbar.... :)

    BalasHapus
  14. Kebetulan ane pnya sodare yg di pndh tgskan dgn merangkap jbtn plt kasi tp seblm ny ane bertnya2 plt itu apa ya tp stlh baca postingan ini hehe skrg ane jd tau so thank mas bro

    BalasHapus
  15. kalau ada pejabat ybs Cuti besar melakukan ibadah haji, apakah status pejabat pengganti plt atau plh ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. sebaiknya plh mas..karena pejabatnya masih menjabat..meski non aktif..

      Hapus